DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Sebanyak 3.533 honorer yang telah mengapdi di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, diberhentikan. Surat keputusan itu terhitung per 1 Agustus 2024. Sebelumnya SK mereka hanya diberikan hingga bulan Juli 2024. 

DIALEKSIS.COM | Calang - Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya akan mengupayakan untuk menuntaskan semua Eks Honorer yang terdata sebagai Tenaga Non ASN di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen, secara resmi tanggal 8 Januari 2024 yang lalu, menyurati Bank Syariat Indonesia (BSI) Cabang Bireuen untuk dapat membuka kembali rekening PPK, dan PPS untuk pembayaran honor yang sudah terblokir sebelumnya.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Pemerintah Kota Lhokseumawe, berhentikan 1.621 tenaga honorer terhitung sejak November 2023. Keputusan itu berdasarkan 2024 sesuai edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komite I Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terus memperjuangkan nasib tenaga honorer agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Peringatan Hari Pendidikan Daerah (Hardikda) merupakan momentum penting dalam dunia pendidikan. Mengingat banyak hal yang harus diperbaiki, Hardikda menjadi momentum bagi semua elemen untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Aceh Utara - Kabar baik bagi tenaga honorer, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengeluarkan surat terkait pendataan pegawai honorer.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah bakal menghapus tenaga honorer di setiap instansi pemerintahan mulai tahun depan.

DIALEKSIS.COM | Dialektika - Kenapa Aceh harus tunduk kepada UU ASN dan PP, padahal Aceh yang lex spesialis sudah mengatur terkait persolan pegawai. Mengapa landasan tersebut tidak dipakai, padahal produk hukum itu diakui konstitusi negara. 

Terlalu mengagungkan UUPA, namun luput dalam mengimplementasikanya. Menyangkut tenaga kontrak, honorer yang kini menjadi pembahasan hangat, apa yang akan dilakukan pemerintah Aceh? Bagaimana nasip dari tenaga kontrak, apakah akan menimbulkan masalah baru?

DIALEKSIS. COM | Banda Aceh - Asisten Administrasi Umum Setda Aceh, Dr. H. Iskandar berharap agar pemerintah pusat dapat bijaksana terkait nasib honorer yang akan dihapus tahun 2023.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Badan Kepegawaian Aceh (BKA), Abdul Qahar mengatakan, tenaga honorer yang tidak lulus menjadi PNS atau ASN PPPK, nanti akan dilakukan outsourcing.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sesuai mandat yang tertuang dalam PP 49/2018, dipastikan tahun depan tidak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintah.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo memastikan tidak ada lagi tenaga honorer di tiap instansi pemerintah pada 2023 mendatang.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pendaftaran seleksi calon guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021 telah dibuka sejak 30 Juni 2021. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim pun membeberkan berbagai keuntungan yang nantinya akan diterima guru honorer dengan mengikuti seleksi ini.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Jumlah Honorer K2 yang mengikuti rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2021 bakal menurun. Pasalnya, sekitar 200 ribu honorer tidak masuk nominasi formasi PPPK. Selain itu, banyak honorer K2 yang traumatis melihat proses dan hasil seleksi PPPK 2019.